Harmonizing Policy and Needs: Encouraging Autonomy of State Islamic Religious Universities for Responsive Student Admission Policies in the Regions
DOI:
https://doi.org/10.61860/amuya.v1i2.23Keywords:
Kebijakan: Kebutuhan Lokal; Otonomi; Penerimaan Mahasiswa; SentralistikAbstract
This policy paper presents a policy analysis of the challenges faced by State Islamic Religious Colleges (PTKIN) in the regions due to the centralized national student admissions policy. The main argument put forward is that this one-size-fits-all approach has created a significant gap between centrally-made policies and real needs at the local level, thus hampering PTKIN's strategic role as agents of regional development. This paper adopts William N. Dunn's policy analysis framework, which begins with the identification of relevant policy issues. The main issue, "Policy Mismatch with Local Needs," is analyzed through theoretical and conceptual approaches such as the Centralization-Decentralization Theory, the Policy Gap Theory, and the concept of Responsive Governance. This analysis is supported by a review of related regulatory documents, including Laws and Ministerial Regulations. Based on the root cause diagnosis, this article proposes five policy alternatives in the form of regulations, which are then evaluated using Dunn's alternative scoring to determine their feasibility and effectiveness. The analysis shows that revising the regulations to provide greater autonomy to PTKIN is the most effective solution. The proposed policy recommendation is for the Director General of Islamic Education to mandate regulatory changes that provide PTKIN with flexibility in setting selection criteria and admission quotas. In conclusion, harmonizing policies and needs through decentralization will ensure a fairer higher education system that is more responsive to local development dynamics.
Downloads
References
Aisyah, E. N. 2020. “Keterkaitan Otonomi Perguruan Tinggi dengan Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Indonesia.” Jurnal Kebijakan Publik 11(2):123–35.
Anam, C., dan S. Wibowo. 2020. “Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Perumusan Kebijakan Publik: Studi Kasus Kebijakan Pendidikan Tinggi.” Jurnal Kebijakan Publik Indonesia 21(1):56–70.
Berita Negara Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
Dwiyanto, A. 2020. Manajemen Pelayanan Publik Inklusif: Mengembangkan Kapasitas Birokrasi dalam Merespons Kebutuhan Masyarakat.
Harahap, D. 2020. “Keterbatasan Data dan Kapasitas Kelembagaan dalam Perumusan Kebijakan Publik di Indonesia.” Jurnal Administrasi Negara 15(2):89–102.
Iskandar, R. 2020. “Analisis Kebijakan Pendidikan Berbasis Konteks Lokal: Membangun Fleksibilitas di Perguruan Tinggi.” Jurnal Kebijakan Publik 11(2).
Kartasasmita, G. 2019. “Peran Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan di Era Otonomi Daerah.” Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi 10(2).
Lembaran Negara Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Lembaran Negara Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Lembaran Negara Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Mar’i, M. 2019. “Pendekatan One-Size-Fits-All dalam Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Efektivitas di Tingkat Daerah.” Jurnal Administrasi Negara 15(1):45–60.
Nasution, A. H. 2019. “Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Ekonomi Regional: Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia.” Jurnal Ekonomi Pembangunan 20(1):45–60.
Nurhayati, S. 2021. “Dampak Sentralisasi Kebijakan terhadap Ketidaksesuaian Program Studi dengan Pasar Kerja Lokal di Perguruan Tinggi.” Jurnal Pendidikan Vokasi 11(3):205–18.
Pratama, F. 2021. “Otonomi Perguruan Tinggi dan Responsivitas Kebijakan: Studi Kasus Implementasi Kebijakan di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Tinggi 27(3):201–15.
Santoso, W. 2021. “Analisis Sistem Informasi Manajemen dalam Perencanaan Pendidikan di Perguruan Tinggi.” Jurnal Pendidikan Tinggi 27(3):201–15.
Sekretariat Jenderal MPR RI. t.t. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Setyawan, B., dan A. Cahyono. 2020. “Kemitraan Perguruan Tinggi dan Industri untuk Peningkatan Daya Saing Lulusan.” Jurnal Pembangunan Daerah 8(1):78–90.
Wulandari, R. 2021. “Dampak Sentralisasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kesenjangan Akses Pendidikan Tinggi di Indonesia.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 27(3):201–15.
Yulianto, B. 2021. “Peran Data dan Informasi Regional dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus di Indonesia Timur.” Jurnal Penelitian Pendidikan 25(3):180–95.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Witri Puji Astuti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
