Development of the Integrity Zone of the Ministry of Religious Affairs Office of Magetan Regency: A Process, Challenges, and Strategies Towards a Corruption-Free Area
DOI:
https://doi.org/10.61860/amuya.v1i2.27Keywords:
Bureaucratic Reform; Corruption-Free Zone; Independent Field Verification; Integrity ZoneAbstract
This policy paper describes that implementation of Bureaucratic Reform (RB) in several Work Units is often still administrative in nature due to a limited understanding of the substance of the area of change. This condition causes a discrepancy between internal assessments and the reality of public services, so that the objective of establishing an Integrity Zone (ZI) towards a Corruption-Free Zone (WBK) has not been fully achieved. To understand these dynamics, a qualitative method was used with Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis. The results of the analysis show that the main strengths lie in the formation of the ZI Work Team in the Work Unit, the existence of an internal control mechanism by the Internal Assessment Team (TPI) of the Ministry of Religious Affairs, and the existence of rewards for successfully achieving the WBK predicate. However, weaknesses emerged in the form of low understanding among the State Civil Apparatus (ASN) of the substance of the 6 areas of change and their indicators, and the Evaluation Worksheet (LKE) was only filled out administratively. In terms of opportunities, there are national regulations and policies related to RB and ZI, opportunities to learn from other agencies that have successfully achieved WBK, and developments in information technology that support data openness and public service innovation. Meanwhile, threats come from external oversight by the media or Non-Governmental Organization (NGO), as well as competition in achieving WBK with other work units. In conclusion, the implementation of ZI development at the Magetan District Ministry of Religious Affairs Office has so far been stuck in an administrative approach.
Downloads
References
Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2022). Penerapan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam mewujudkan good governance: Studi pemerintah Desa Banabungi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton, 1(2), 1–10
Hantara, Agus Uji. (2020). Usulan Zona Integritas Terus Meningkat, Bukti Keseriusan Reformasi Birokrasi. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/usulan-zona-integritas-terus-meningkat-bukti-keseriusan-reformasi-birokrasi.
Hasibuan, Milton. (2020). Kemenkumham: Kurangnya transparansi informasi penyebab kegagalan WBK. https://www.antaranews.com/berita/1296670/kemenkumham-kurangnya-transparansi-informasi-penyebab-kegagalan-wbk.
Hidayat, A. (2021). Gap analisis implementasi program zona integritas pada kantor pemerintahan di Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik, 8(2), 50-65.
Kementerian Agama. (2016). Keputusan Menteri Agama Nomor 106 Tahun 2016 tentang Pilot Project Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kementerian Agama Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Agama.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (n.d). Zona Integritas. https://portalrb.menpan.go.id/zi.
Makhdum, H., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2024). Strategi Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Melalui Pembangunan Zona Integritas. Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, 5(3), 274-281.
Moleong, L. J. (2006). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
Razilu. (2021). Tim ZI Karsa Ikuti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2021. https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/33864/index.html.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Jakarta: Sekretariat Negara.
Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2022). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan good village governance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 32(7), 1878–1893
Riswantoro, Nowo Agus. (2020). Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di KPKNL Pamekasan. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12980/Zona-Integritas-menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL.
Rizki, M., Sujianto, & Asari, H. (2023). Kapabilitas Dynamic Governance dalam Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, 3(2).
Sunarno. (2020). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, 10(2), 7–16.
Ubaidillah. (2025). Pusdatin, Asa Baru Penguatan Data Kementerian Agama. https://kemenag.go.id/opini/pusdatin-asa-baru-penguatan-data-kementerian-agama-FMnrU.
Wanisa, Z., & Salomo, R. V. (2023). Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 11(2).
Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. Jurnal Abdimas Peradaban, 3(1), 73–85.
Winasta, K. Y. K., & Maradona, A. F. (2023). Dinamika Merger Institusi Pemerintah Dalam Perspektif Sistem Administrasi Publik. Media Bina Ilmiah, 17(7), 1613– 1622
Windarti, S., Ekawaty, D., & Al-Afiana, F. (2023). The Influence Of Public Service Motivation On The Performance Of Nurses At The Syekh Yusuf Hospital, Gowa Regency. Miracle Journal Of Public Health, 6(1), 22–34.
Yolanda, R., & Hasan, H. (2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2019–2020. Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, 4(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Indah Kurniawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
